KAPOLRI LANTIK KAPOLDA ACEH

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol Timur Pradopo memimpin serah terima jabatan (sertijab) empat Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda), termasuk Kapolda Aceh, di Ruang Rapat Utama (Rupatama) Mabes Polri di Jakarta, Rabu (28/11). Selain Kapolda Aceh, juga dilantik Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel), Kalimantan Selatan (Kalsel), dan Kalimantan Barat (Kalbar).

Dalam sertijab itu Irjen Pol Herman Effendi yang sebelumnya Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri, dilantik Kapolri sebagai Kapolda Aceh.

Ia menggantikan Irjen Pol Iskandar Hasan yang dilantik menjadi Kapolda Sumsel, sebelumnya dijabat Irjen Pol Dikdik Mulyana. Seperti diketahui, Irjen Pol Dikdik Mulyana pensiun terkait keikutsertaannya sebagai calon gubernur Jawa Barat (Jabar) pada Pilkada 2013.

Dua Kapolda lainnya adalah Brigjen Pol Taufik Ansorie yang bertugas di Kalsel menggantikan Brigjen Pol Syarifudin yang menduduki jabatan baru sebagai Kadiv Propam Mabes Polri, menggantikan posisi Irjen Pol Herman Effendi.

Posisi Kapolda Kalbar dipimpin Brigjen Pol Tugas Dwi Apriyanto yang sebelumnya bertugas di Asisten Deputi Koordinator Penegakan Hukum Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, menggantikan Brigjen Pol Unggung Cahyono yang dimutasi jadi Kepala Korps Brigade Mobil.

Semua pergantian itu tertuang dalam Keputusan Kapolri No 178/XI/2012 Tanggal 23 November 2012. Seusai sertijab, Kapolri mengatakan, serah terima ini punya makna strategis karena tahun 2013 sudah ada kegiatan pemilu legislatif. Diharapkan para Kapolda ini bisa menyiapkan pengamanan sebaik-baiknya. “Tentunya hal ini terkait dengan masalah dinamika demokrasi yang menjadi kalender lima tahunan,” kata Timur.

Menurut Kapolri, sudah disiapkan pelatihan-pelatihan yang didahului dengan penataran, terutama di satuan wilayah (satwil) langsung di bawah Kapolda.

“Mutasi dilakukan, berangkat dari evaluasi yang berkaitan dengan masalah dinamika sosial, apa itu pada ujung konflik, kaitannya dengan pertambangan, perkebunan, ataupun perburuhan. Kapolda itu harus secara cepat bisa segera menguasai wilayah dan mengambil langkah-langkah preventif, serta bekerja sama dengan seluruh stakeholders di daerah,” kata Kapolri.

Kerja sama Kapolda dengan dinas-dinas terkait, termasuk dengan tokoh masyarakat, agama, dan adat, menurut Kapolri, itu harus, karena permasalahan itu seharusnya dikelola bersama secara terpadu. “Jangan menunggu sampai muncul masalah hukum, seperti yang terjadi di Kutai Barat dan Lampung Selatan,” imbuhnya sembari menyebutkan saat ini ada 10.000 personel polisi yang baru dididik untuk ditempatkan di seluruh Indonesia.

Kapolri Jenderal Pol, Timur Pradopo (kiri) menyerahkan tongkat komando kepada Kapolda Aceh yang baru Irjen Pol, Herman Effendie (kanan) usai dilantik di Rupatama Mabes Polri, Jakarta

KAPOLDA ACEH SAWEUE KEUDE KUPI DI NAGAN RAYA

Kapolda Aceh Irjen Pol Iskandar Hasan, Minggu 18 November 2012 melakukan kunjungan atau saweue keude kupi ke Nagan Raya,  tepatnya di kaffe Jambo Jambe Gampong Simpang Peut Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya.

Melalui kegiatan Saweue Keude Kupi tersebut kata Kapolda Aceh  polisi masyarakat atau Polmas terus dikembangkan. “Polmas pengembangannya sampai ke polisi saweeu keude kupi,” di hotel Gren Nagan.

Dalam kunjungan ke Nagan Raya menurut Kapolda Aceh hal yang menarik dibicarakan terkait banyaknya lahan perkebunan sawit baik perkebunan rakyat maupun kebun yang dikembangkan perusahaan di Nagan Raya “Kebun sawit paling luas di Nagan Raya, ratusan ribu hektar,” ujarnya Kapolda Aceh.

Ada hal yang perlu dipikirkan bersama terkait perkebunan sawit di Nagan Raya menurutnya selain penyelesaian sejumlah kasus perkebunan perusahaan dengan masyarakat dan warga,  juga masalah perekonomian dari dampak hasil perkebunan sawit masyarakat.

Sejauh ini seperti diketahui banyak hasil sawit yang dibawa keluar daerah, membuat kualitas turun.  Oleh karenya, Kapolda mengajak warga untuk berpikir bersama agar masyarakat bisa menikmati harga yang layak “Kalau dibawa keluar dengan perjalanan jauh, randemennya akan menurun,” tambahnya.

Sedangkan pihak yang diundang dalam pertemuan tersebut merupakan tokoh masyarakat dai perwakilan seluruh kecamatan di lingkup Kabupaten Nagan Raya.

Irjen Pol Drs. H. Iskandar Hasan, SH.MH (Kapolda Aceh)

KAPOLDA ACEH SAWEU KEUDE KUPI DI ACEH BARAT DAYA

Kapolda Aceh Irjen Pol Iskandar Hasan malam tadi melakukan saweu keude kupi ke Kabupaten Aceh Barat Daya, Senin, 19 November 2012.

Acara tersebut berlangsung di Rumoh Kupi Vanilla di Jalan Letkol BB Djalal Gampong Pantai Pirak, Kecamatan Susoh. Acara yang dimulai sekitar pukul 21.00 wib tersebut berakhir hingga pukul 01.00 dini hari.

Hadir dalam acara itu Wakil Bupati Abdya, Ketua DPRK Abdya dan beberapa Kepala Dinas dan Camat. Juga hadir Kapolres, Dandim 0110, Kepala Kejaksaan, Ketua MPU, KIP, tokoh politik dan berbagai elemen masyarakat serta mahasiswa.

Dalam kesempatan tersebut Kapolda menyampaikan bahwa warung kopi merupakan sarana sebagai tempat diskusi, walau belum dilakukan penelitian secara ilmiah. “Warung kopi paling banyak di dunia itu ada di Aceh,” katanya.

Ia juga membicarakan hal-hal ringan lainnya seperti kemenangan presiden Amerika Barack Obama yang juga dibicarakan di kedai kopi di Aceh. katanya salah satu hal dalam melakukan kunjungan kedai kopi itu adalah silaturrahim.

“Silaturrahim bisa memanjangkan umur, mudah rejeki, banyak pergaulan, seperti malam ini minum gratis,” ujarnya.

Dalam pertemuan itu ia juga menjelaskan terkait proram-program yang dilakukan oleh Kapolda Aceh di antaranya dalam membangun kepercayaan, kemitraan dan pelayanan prima untuk masyarakat.

KAPOLDA: KITA PERBAIKI KINERJA

Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Aceh, Irjen Pol Iskandar Hasan menanggapi dengan lembut (soft) tudingan LSM KontraS Aceh yang menyatakan polisi di Bireuen lalai dan gagal melakukan pencegahan, sehingga tindak anarkis saling balas terjadi dalam tragedi Peulimbang yang menyebabkan tiga orang tewas dan belasan terluka.

Merespons tudingan KontraS sebagaimana dimuat Serambi kemarin, Kapolda Iskandar Hasan menyatakan, tidak perlulah mencari siapa yang salah dalam kasus ini. “Kalau disalahkan, tentu ada pihak yang bersalah. Namun, kita berkomitmen untuk memperbaiki kinerja polisi di Aceh menjadi lebih baik,” ujarnya menjawab Serambi seusai acara temu ramah di Blangpidie dengan unsur pimpinan daerah Kabupaten Aceh Barat Daya di meuligoe bupati setempat.

Kapolda juga berjanji akan mengusut tuntas tragedi penyerangan dan pembantaian di Peulimbang Bireuen itu. Sebagai langkah awal, Kapolda telah memerintahkan Kapolres Bireuen mengusut kasus ini.

“Saya sudah perintahkan Kapolres Bireuen mengusut hingga tuntas, termasuk menangkap siapa saja yang terlibat,” kata Kapolda Iskandar Hasan.

Seharian kemarin, Kapolda berada di Nagan Raya lalu melanjutkan perjalanan dinas ke Aceh Barat Daya untuk bersilaturahmi dan berdialog dengan muspida dan masyarakat di kedua kabupaten itu.

Amuk massa di Peulimbang, Bireuen itu, menurut Kapolda, sudah termasuk kategori anarkis. Terjadinya peristiwa sedahsyat itu akibat adanya provokator yang menyebabkan terjadi amuk massa yang melibatkan sekitar 1.500 orang, sehingga tiga nyawa melayang.

Diakuinya, hingga hari ketiga insiden itu terjadi, pihak kepolisian belum menemukan satu tersangka pun, sebab masih dalam tahap investigasi. Untuk itu, pengusutan terus diintensifkan di bawah komando Kapolres Bireuen, mengingat Peulimbang termasuk dalam wilayah hukum Kabupaten Bireuen.

“Investigasi kasus ini kita intensifkan dengan harapan bisa segera terungkap siapa pelakunya. Saya berjanji akan menindak tegas siapa pun yang terlibat atau pihak yang menunggangi sehingga terjadinya peristiwa ini,” ucap Kapolda.

Kapolda menambahkan bahwa pihaknya berencana segera menggelar pertemuan dengan unsur Muspida Aceh dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) di Mapolda Aceh guna membahas upaya penanganan dan pencegahan agar kasus seperti yang terjadi di Peulimbang itu tidak terulang lagi di wilayah Aceh lainnya. “Minggu depan rapatnya digelar. Saya sudah perintahkan Dir Intel dan Dir Binmas untuk menyiapkan rapat tersebut,” ungkap Irjen Iskandar Hasan.   

Persoalan ini, kata Kapolda, harus menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak. “Upaya penanganannya harus secara persuasif dan preventif, tidak mestilah represif. Kita berharap insiden ini menjadi yang terakhir di Aceh, tidak terjadi lagi di tempat yang lain,” ungkap Kapolda.

Di sisi lain, Kapolda mengaku sesuai dengan data yang diinventarisir pada tahun 2011, terdapat 17 kelompok aliran sesat di Aceh yang kini sedang mendapat perhatian dan pembinaan MPU Aceh. Kapolda juga memuji tindakan Muspida Aceh Barat yang berhasil meredam dan menangani kasus aliran sesat Laduni beberapa waktu lalu, sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Malah pengikut ajaran sesat itu berhasil disyahadatkan kembali. Kapolda menilai cara itu sebagai solusi yang jitu, damai, dan persuasif.

Penilaian kritis KontraS terhadap kinerja aparat Polres Bireuen dalam penanganan insiden berdarah di Peulimbang, justru dijadikan masukan dan bahan evaluasi oleh Kapolres Bireuen, AKBP Yuri Karsono SIK, untuk bisa lebih baik lagi di masa depan.

“Terima kasih atas penilaian KontraS. Akan kami jadikan bahan evaluasi untuk lebih baik lagi ke depan dan akan kami lakukan pembenahan di mana yang kurang dan itu adalah konsekuensi pekerjaan,” kata Kapolres, usai melakukan rapat Muspida Plus di Peulimbang.

Malam itu, katanya, sejumlah anggota sudah ke lokasi, tiba-tiba lampu gelap dan terjadi pembacokan yang dimulai oleh kelompok Tgk Aiyub. Anggota polisi terus merangsek ke tengah hendak mengamankan lokasi dan melepaskan tembakan peringatan ke udara agar terkendali.

Namun, suasana semakin kacau, bahkan ada beberapa anggota polisi nyaris dibacok malam itu oleh kelompok Tgk Aiyub. Pasukan berbentuk huruf L berada di tengah-tengah, tapi tidak jelas siapa yang membacok, karena keadaan semakin kacau.

Korban bacokan segera dievakuasi, kendaraan patroli ikut mengevakusi korban ke puskesmas. Setelah itu, 130 personel pasukan dari polres bersama TNI masuk ke lokasi, lagi-lagi kacau, karena massa semakin mengamuk serta menganiaya Tgk Aiyub dan pengikutnya.

“Massa semakin marah dan terjadilah aksi berikutnya, sehingga keadaan semakin kacau,” katanya. Dandim 0111/Bireuen, Letkol Kav Asep Solihin menambahkan, saat keadaan di halaman rumah Tgk Aiyub mendadak gelap gulita, pasukan memang sudah berada di lokasi. Tapi pasukannya tak bisa bertindak gegabah dan terus berusaha meredam emosi massa, namun keadaan semakin kacau. Keadaan baru bisa dikendalikan sekitar pukul 04.00 WIB.

PEULIMBANG MENCEKAM

Pimpinan dan tokoh-tokoh Desa Jambo Dalam, Kecamatan Peulimbang, Kabupaten Bireuen mendesak pihak keamanan secepatnya menangkap pengikut Tgk Aiyub Syakubat yang diperkirakan lari ke hutan pascabentrok merenggut nyawa di Jambo Dalam, tiga hari lalu.

Laporan terbaru mengungkapkan tentang menyebarnya sms dan telepon bernada ancaman bunuh sehingga sebagian pimpinan dan tokoh-tokoh Jambo Dalam tak berani tidur di rumah.

Ketegangan, trauma, dan suasana mencekam di Kecamatan Peulimbang--khususnya di Desa Jambo Dalam--mencuat dalam forum pertemuan Muspida Bireuen dengan Muspika Peulimbang, seluruh kepala dinas/lembaga, para camat, dan pimpinan desa di Kantor Camat Peulimbang.

Dalam pertemuan itu, pimpinan dan tokoh-tokoh Jambo Dalam menyampaikan berbagai harapan termasuk laporan perkembangan terbaru pascabentrok di desa mereka yang terjadi menjelang tengah malam, Jumat (16/11) hingga Sabtu (17/11) subuh.

Delegasi Jambo Dalam yang hadir dalam pertemuan lengkap itu antara lain Abdullah (tokoh masyarakat), Syarifuddin (Sekdes), dan Fadli Ismail (Keuchik). Juga ikut didengarkan penjelasan, kesaksian, dan pengakuan Ridwan Abdullah, tokoh pemuda Uteun Rungkom (tetangga Desa Jambo Dalam).

Pada forum terbuka itu, Ridwan Abdullah mengungkapkan tentang menyebarnya sms dan telepon bernada ancaman, baik ditujukan kepada pimpinan gampong, tokoh, maupun warga. Pengakuan adanya sms dan telepon bernada ancaman akan dihabisi (dibunuh) juga diakui Abdullah (tokoh masyarakat Jambo Dalam). Menurut Abdullah, ia menerima sms ancaman karena termasuk target yang hendak dibunuh.

Ketakutan akibat ancaman bunuh juga dibenarkan Sekdes Jambo Dalam, Syarifuddin. Menurut Syarifuddin, sejak malam kejadian hingga Senin (19/11), banyak yang tidak berani lagi tidur di rumah. “Keuchik, sekdes, imum gampong, tuha peut, imum masjid, dan Abdullah (tokoh masyarakat) adalah target untuk dihabisi sampai tujuh turunan,” ungkap Syarifuddin di depan forum terbuka itu.

Pimpinan dan tokoh-tokoh desa--khususnya dari Jambo Dalam--mengharapkan aparat keamanan segera mencari dan menangkap pengikut Tgk Aiyub Syakubat agar bisa dilakukan pengusutan lebih lanjut. 

Menurut laporan, setelah kejadian itu, mereka (pengikut Tgk Aiyub) melarikan diri ke hutan dan terlihat ada orang yang mengantar nasi untuk mereka.

“Pertemuan ini dimaksudkan untuk mencari solusi agar permasalahan tidak berkepanjangan dan tidak ada lagi tumpah darah. Langkah awal yang harus dilakukan aparat penegak hukum adalah menangkap mereka, sehingga masyarakat dapat hidup tenang dan tidak dihantui rasa was-was,” ujar tokoh Jambo Dalam, Abdullah.

Pertemuan dihadiri langsung Bupati Bireuen, Kapolres, Dandim 0111/Bireuen, Wakil Ketua DPRK Bireuen, Kajari, Ketua PN, seluruh Kapolsek, pimpinan pesantren, dan ratusan undangan lainnya.

Pertemuan tersebut bertujuan memberikan penjelasan, langkah pencegahan, saling koordinasi, dan penekanan kepada masyarakat agar tidak main hakim sendiri.

Bupati Bireuen, H Ruslan M Daud dalam pertemuan itu meminta semua pihak agar tidak terprovokasi. Bila ada persoalan segera sampaikan ke muspika untuk ditangani.

Bupati meminta seluruh camat segera rapat koordinasi. Dalam waktu dekat ia akan mengeluarkan Peraturan Bupati menyangkut larangan ajaran sesat, sebelum ada qanun lainnya.

Dalam pertemuan di Kantor Camat Peulimbang, Kapolres Bireuen, AKBP Yuri Karsono SIK berjanji akan segera mencari anggota kelompok Tgk Aiyub, sebagaimana diharapkan masyarakat.

Kapolres juga menjelaskan, pihaknya akan terus mengendalikan keadaan dengan melakukan patroli rutin dan razia bersama jajaran TNI. “Selama tujuh hari ke depan, anggota (polisi) tetap berada (siaga) di kawasan Peulimbang. Sedangkan untuk kepentingan pengusutan kasus itu, sebanyak 20 orang sudah dimintai keterangan dan akan terus mengusut sampai tuntas,” tandas Kapolres Bireuen.

Tgk Aiyub Syakubat Dikubur di Saree

JENAZAH Tgk Aiyub Syakubat bersama Tgk Muntasir yang meninggal akibat insiden berdarah di Desa Jambo Dalam, Kecamatan Peulimbang, Kabupaten Bireuen dikebumikan di kawasan Saree, Aceh Besar.

“Desa dan lokasi persisnya kami tidak tahu, tapi berjarak sekitar 100 meter sebelah timur sebelum Pasar Saree, masuk lorong ke arah utara,” kata Sekdes Jambo Dalam, Syarifuddin.

Menurut Syarifuddin, jenazah Tgk Aiyub dan Muntasir dijemput pihak keluarganya di RSUD Bireuen, Sabtu sore, 17 November 2012 dan dibawa ke Saree. “Tgk Aiyub dan Muntasir dikebumikan dalam satu kuburan,” kata Syarifuddin.

Ditanya kenapa jenazah keduanya tidak dibawa pulang ke Jambo Dalam, Syarifuddin mengaku tidak tahu. “Saya tidak tahu kenapa, tapi yang pasti pihak keluarga membawa jenazah mereka ke Saree. Sedangkan istri dan anak-anak Tgk Aiyub, sampai hari ini (Senin) tidak terlihat di Jambo Dalam,” demikian Sekdes Syarifuddin.

MPU Harus Segera Bertindak

INSIDEN berdarah di Peulimbang masih terus mengundang keprihatian berbagai kalangan. Banyak yang meminta agar pihak Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Bireuen dan Aceh perlu segera bersikap, mencegah agar insiden serupa tidak terulang di daerah lain. Salah satunya adalah dengan cara segera memberikan penjelasan terkait hasil penelitian (fatwa) terhadap sebuah kegiatan pengajian yang dicurigai oleh masyarakat.

Pernyataan dan permintaan itu diberikan secara terpisah oleh Ketua Tim Pengacara Muslim (TPM) Aceh Safaruddin SH, dan Ketua Ikatan Dai Indonesia (IKADI) Kota Banda Aceh, Tgk Mulyadi Nurdin.

“Sejauh ini masyarakat hanya mengetahui kegiatan Tgk Aiyub Syahkubat melalui pemberitaan media. Masyarakat tidak mengetahui secara rinci apa saja ajaran Tgk Aiyub Syahkubat yang tergolong sesat, apakah dalam segi akidah, ibadah, atau muamalah. Seharusnya hal itu dapat dikaji dengan detil oleh MPU dan disosialisasikan kepada masyarakat luas, sebelum kasusnya menjadi besar dan memakan korban,” kata Mulyadi Nurdin.

Kasus Tgk Aiyub Syahkubat, kata Mulyadi, harus dijadikan pelajaran oleh MPU Aceh dalam menyikapi dugaan aliran sesat di daerah lainnya di Aceh. “Karena wewenang mengeluarkan fatwa berada di pundak MPU Provinsi Aceh, dalam hal ini MPU harus bergerak cepat untuk mencapai keputusan fatwa sebelum masalahnya semakin parah dan menyebabkan keresahan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua TPM Aceh Safaruddin SH mengapresiasi kerja jajaran kepolisian dalam menangani kasus ini. Menurutnya, jatuhnya korban jiwa dalam insiden tersebut, tidak semata-mata dibebankan sebagai tanggung jawab polisi. “Kita perlu melakukan investigasi mendalam sebelum menimpakan kesalahan kepada pihak lain,” kata Safaruddin

Komplek rumah Tgk Aiyub di Desa Jambo Dalam, Peulimbang Bireuen

RAZIA KENDARAAN HARUS JELAS

Kapolda Aceh, Irjen Pol Drs Iskandar Hasan SH MH menegaskan razia kendaraan harus jelas dan didampingi perwira polisi serta anggota provost. Dia mengatakan tidak boleh ada lagi razia di tikungan dan secara sembunyi-sembunyi dengan tujuan menjebak pengendara, termasuk juga razia sendiri-sendiri.

Hal itu, ditegaskan Kapolda Aceh saat menggelar acara dialog bertajuk ‘Saweu Keude Kupi Kapolda Aceh’ bersama masyarakat Bener Meriah di warkop Sara Langit, Simpang Tiga Redelong. Meski diguyur hujan serta cuaca dingin, namun pertemuan masyarakat dengan Kapolda Aceh, berlangsung hingga pukul 23.40 WIB.

“Jangan ada lagi razia dengan cara menjebak dan tidak ada razia yang dilakukan sendiri-sendiri oleh anggota polisi karena semua kegiatan harus jelas. Saat ini pola sudah berubah dan tidak ada lagi polisi yang main-main.

Tolong Dirlantas, agar masukkan itu segera dicatat,” ujar Iskandar. Penegasan itu disampaikan Iskandar Hasan setelah mendengar keluhan masyarakat Kabupaten Bener Meriah, tentang razia kendaraan yang dilakukan polisi. Disampaikan, Polda Aceh sedang berusaha sekuat tenaga untuk merubah budaya yang tidak bagus di Polisi Aceh.

Disebutkan, bagi anggota polisi yang melakukan kesalahan dan masih bisa dibina akan tetap dipertahankan. Sebaliknya, kata Iskandar Hasan, untuk personel kepolisian yang sudah tidak bisa lagi dibina, mau tidak mau terpaksa diberhentikan dari kepolisian.

“Saat ini ada sekitar 17 anggota polisi yang akan saya tandatangani surat pemecatannya karena melakukan kesalahan. Daripada merugikan orang lain, ya harus diberhentikan dari kepolisian. Masih banyak koq polisi yang baik,” ujar Kapolda Aceh ini.

Sebelumnya, warga Bener Meriah yang ikut hadir dalam acara tersebut mengeluhkan sulitnya kendaraan bernomor polisi BL, masuk kawasan Sumatera Utara (Sumut). Menurut warga, kendaraan bernomor polisi BL masih menjadi incaran petugas kepolisian di kawasan Sumatera Utara, bahkan tak jarang dijebak oleh petugas.

“Masalah ini juga masukan bagi kami. Padahal, pada awal saya bertugas di Aceh, terkait masalah kendaraan yang berplat BL masuk ke Sumatera Utara kerap dipersulit, sudah pernah saya koordinasikan dengan kapolda Sumut. Bahkan, hasilnya ada 15 pos polisi di sepanjang jalur Aceh-Medan, saat ini sudah dicabut. Jika kondisi ini masih terjadi, nanti saya akan coba surati kembali Kapolda Sumut,” janji Iskandar Hasan.    

Masyarakat juga menyampaikan beberapa hal lain kepada Kapolda Aceh, seperti masalah narkoba, KDRT, perdata, ilegal logging, wawasan kebangsaan, serta beberapa persoalan lainnya. Dalam kesempatan itu, Irjen Pol Iskandar Hasan yang didampingi sejumlah perwira tinggi Polda Aceh, juga memberikan santunan kepada sejumlah anak yatim dan kurang mampu.

973 SENPI SISA KONFLIK DIMUSNAHKAN

Personel Polda Aceh dan Kodam Iskandar Muda (IM) memusnahkan (mendisposal) 973 senjata api (senpi) ilegal di Lapangan Blangpadang, Banda Aceh, Rabu (17/10). Senpi yang umumnya merupakan sisa konflik Aceh itu, 831 pucuk di antaranya dikembalikan warga melalui jajaran Polda Aceh dan sisanya dikembalikan melalui jajaran Kodam IM.

Pada kesempatan itu, Kapolda Aceh Irjen Pol Iskandar Hasan terlebih dulu mengembalikan lima senpi kepada Pangdam IM Mayjen TNI Zahari Siregar. Soalnya, senpi itu milik TNI yang diperkirakan hilang ketika konflik Aceh atau ketika tsunami melanda Aceh pada 26 Desember 2004, tetapi ditemukan kembali oleh polisi.

“Setelah diteliti, ternyata kelima senjata ini inventaris TNI, maka saya kembalikan melalui Pangdam IM,” kata Kapolda.    Selanjutnya, sebelum pemusnahan senpi ilegal, Gubernur Aceh dr Zaini Abdullah, Kapolda, dan Pangdam IM juga lebih dulu mengawali pembakaran untuk memusnahkan 5.319 kilogram ganja dan 25.300 batang ganja. Ini barang bukti hasil operasi narkoba pada September-Oktober 2012, sebagian hasil operasi TNI.

Usai membakar barang haram itu, Gubernur, Kapolda, dan Pangdam IM dipersilakan mengenakan pakaian khusus berupa rompi, helm, kacamata, dan sarung tangan untuk memotong senpi menggunakan mesin pemotong. Ketiga pejabat itu sukses memotong masing-masing satu senpi menjadi tiga bagian.

Kedua, giliran Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh, TM Syahrizal dan dua pejabat lainnya memotong senpi lain. Usai pemusnahan oleh enam pejabat, sisa-sisa senpi itu dipotong dengan enam mesin oleh personel TNI/Polri. Ketika ada wartawan yang ingin ikut “memutilasi” senjata tersebut, juga diperkenankan dan diajari cara memotongnya oleh polisi.

Kapolda Aceh, Irjen Pol Iskandar Hasan dan Pangdam IM Mayjen TNI Zahari Siregar mengatakan jumlah senpi yang dimusnahkan kemarin lebih banyak dibandingkan pemusnahan senpi melalui decommissioning pada awal-awal penandantanganan MoU Helsinki, 15 Agustus 2005.

“Bisa jadi ketika itu masyarakat masih takut-takut, kemudian TNI/Polri terus mengimbau masyarakat untuk mengembalikan senpi ilegal. Akhirnya, hasil pengembalian sejak 2006 hingga 2012 ini, terkumpul sejumlah yang kita musnahkan hari ini. Tidak ada unsur paksaan dari TNI/Polri, masyarakat dengan sukarela mengembalikannya. Pengembalian senpi untuk dimusnahkan ini juga sesuai dengan klausul yang tercantum dalam salah satu pasal di MoU Helsinki.

Kapolda menambahkan, masyarakat yang mengembalikan senpi itu tidak diproses hukum, bahkan dirahasiakan identitasnya. Hal ini juga berlaku hingga kini bagi masyarakat yang ingin mengembalikannya kepada TNI/Polri. “Tapi, jika tidak dikembalikan, kemudian didapat oleh TNI/Polri, jangankan senpi, satu butir amunisi pun bisa diproses hukum dan bisa dikenakan melanggar UU tentang Kepemilikan Senjata Api ilegal. Itu sudah terbukti bahwa ada yang sedang diproses,”.

 “Kita tidak punya data berapa senpi ilegal yang masih beredar di Aceh, tapi pasti masih ada.”  Terkait persoalan ganja yang masih banyak di Aceh, Kapolda kembali mengajak masyarakat menggantinya dengan tanaman alternatif yang menghasilkan, misalnya, pohon naga atau kacang kedelai.

Pemusnahan senpi ilegal dan ganja yang dimulai sekitar pukul 09.00 WIB itu berlangsung kira-kira 90 menit. Acara itu mendapat perhatian luas dari warga Kota Banda Aceh dan sekitarnya.

Mirip Decommissioning Era AMM

PEMUSNAHAN 973 pucuk senjata api (senpi) ilegal di Lapangan Blangpadang Banda Aceh, Rabu (17/10) kemarin, mengingatkan kita pada suasana pemusnahan (decommissioning) senjata-senjata milik kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan cara “menyembelih”nya pasca-MoU Helsinki ditandatangani Ketua Juru Runding RI dan GAM pada 15 Agustus 2005.

Selang sebulan dari penandatangan MoU yang mengakhiri era konflik bersenjata di Aceh itu, langsung dilakukan pemusnahan senjata GAM secara bertahap. Dimulai pada bulan September, berakhir pada Desember 2005. Menariknya, pada saat itu pun Blangpadang terpilih sebagai tempat pemotongan pertama senjata api yang diserahkan GAM.

Proses penyerahan maupun penyembelihan senjata itu disaksikan oleh Aceh Monitoring Mission (AMM), sebuah misi khusus yang dibentuk sebagai amanat MoU Helsinki yang anggotanya terdiri atas wakil-wakil Uni Eropa dan Asia Tenggara. Misi yang dipimpin Pieter Feith inilah yang mengawal dan mengawasi pelaksanaan butir demi butir MoU Helsinki, termasuk fase demobilization of GAM and decommissioning of its armaments.

Fase ini menjadi monumental dalam sejarah perdamaian Aceh, karena pada saat itulah sayap militer GAM dibubarkan dan mereka menyerahkan senjatanya kepada AMM untuk dimusnahkan. Sebagai kompensasinya, pasukan TNI dan Polri nonorganik ditarik bertahap dari Aceh. Penyerahan senjata GAM kepada AMM berjalan paralel dengan penarikan pasukan TNI dan Polri nonorganik dari Aceh.

Hingga semua tahapan penting itu berakhir pada Desember 2005, AMM mencatat sebanyak 25.890 TNI nonorganik dan 5.791 Polri nonorganik ditarik dari Aceh. Totalnya, 31.681 personel kala itu dipulangkan dari Aceh. Sehingga, “pasukan” RI yang tersisa di Aceh saat itu dan (semestinya juga saat ini) adalah 14.700 personel TNI dan 9.100 personel Polri. Sebab, inilah kekuatan maksimum TNI dan Polri yang boleh berada di Aceh sebagaimana amanat Pasal 4 MoU Helsinki.

Sementara itu, paralel dengan ditariknya pasukan nonorganik dari Aceh, GAM pun menyerahkan senjata apinya dalam empat tahap. Hingga akhirnya, sebanyak 1.018 pucuk senjata api diserahkan GAM ke AMM, namun 178 di antaranya didiskualifikasi, karena bukan merupakan senjata standar atau sudah tak berfungsi lagi.

Alhasil, senjata serahan GAM ke AMM yang memenuhi syarat adalah 640 pucuk. Angka ini sesuai dengan keharusan yang diserahkan GAM kepada AMM untuk dimusnahkan.

Tujuh tahun kemudian, senjata-senjata yang diklaim Kapolda Aceh dan Pangdam Iskandar Muda sebagai sisa konflik, terkumpul sebanyak 973 pucuk, diserahkan warga secara sukarela. Jumlah ini ternyata lebih banyak dari yang seharusnya diserahkan GAM ke AMM pada akhir 2005. Tapi apa pun, nasib senjata-senjata yang terkumpul kemudian itu diperlakukan sama dengan pendahulunya, yakni dipotong-potong di Blangpadang.